Pengusaha Muda Indonesia Diuji dalam AEC 2015

Pertumbuhan ekonomi negara ASEANMENJADI pengusaha bukan hanya mengejar keuntungan semata, namun juga harus mampu memberikan sumbangsih nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan nasional.

Berangkat dari realitas inilah, para anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) harus mampu menjadi pengusaha muda yang tangguh, professional, dan memiliki jiwa-jiwa kebangsaan. Hipmi harus menempatkan dirinya menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya pembangunan nasional.

Positioning inilah yang sejak 1972 menempatkan Hipmi sebagai Shool of National Leadership. Puluhan bahkan ratusan anggota Hipmi, baik di pusat maupun daerah tampil menjadi tokoh dan pemimpin.

Dalam waktu dekat, ketangguhan pengusaha-pengusaha muda, khususnya anggota Hipmi akan diuji dengan pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Jika para pengusaha muda tidak mampu bersaing, bisa dipastikan Indonesia hanya akan menjadi penonton. Seluruh keuntungannya akan dinikmati oleh pengusaha regional, baik dari Thailand, Malaysia, Filipina, maupun Singapura.

AEC 2015 merupakan dua muka mata uang. Di satu sisi menjanjikan peluang namun di sisi lain ada ancaman. Menjadi peluang, ketika Indonesia dapat melihat AEC 2015 sebagai pintu untuk melakukan ekspansi usaha kita. Namun akan menjadi ancaman jika Indonesia tidak mampu memanfaatkannya.

Sebagai kunci dari dua positioning AEC 2015, pengusaha muda dan pengusaha pemula harus meningkatkan daya saing, kemampuan, dan strategi bisnisnya. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu untuk menjaga stabilitas perekonomian dan politik di tengah hingar bingar politik.

Ketika Pemilu usai, AEC 2015 sudah diberlakukan. Jangan sampai Indonesia melupakan agenda perekonomian yang dampaknya lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia memang harus bisa “menginvasi” pasar ASEAN menjelang diberlakukannya AEC pada tahun 2015. Nilai tambah perekonomian dari pemberlakuan MEA harus dapat dirasakan secara maksimal oleh Indonesia. Terlebih dari segi jumlah penduduk, Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Karena itu, Indonesia jangan hanya sekedar menjadi pasar saja.

Dengan “invasi” produk yang kuat maka produksi domestik akan bertambah karena terpicu oleh permintaan produk oleh pasar.

Selanjutnya, “invasi” itu akan berimplikasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan realisasi investasi, dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan penduduk. Karena itulah, peningkatan daya saing dan antisipasi menghadapi AEC 2015 mutlak diperlukan.

Akan tetapi, dunia wirausaha Indonesia bukannya tidak menghadapi hambatan. Masalah koordinasi dinilai menjadi faktor utama yang menghambat kesuksesan program penumbuhan wirausaha baru di Indonesia. Akibatnya, hampir semua kementerian dan lembaga mempunyai program kewirausahaan, tapi tidak sinergis.

Setiap tahunnya negara menyalurkan dana untuk anggaran program kewirausahaan pada setidaknya 17 kementerian dan lembaga. Belasan kementerian dan lembaga itu mengembangkan program penumbuhan wirausaha baru, tetapi tidak terintegrasi satu sama lain.

Karena tidak terkoordinasi, akhirnya outcome menjadi tidak jelas, bahkan nyaris tidak ada. Oleh karena itu, program penumbuhan kewirausahaan diharapkan agar diskemakan dengan lebih baik, misalnya, dengan menunjuk satu kementerian sebagai koordinator dan pelaksana program.

Bahkan, idealnya semua program yang terkait dengan kewirausahaan harus terkoordinasi dalam satu sistem, agar pelaksanaannya benar-benar sukses di lapangan. Contohnya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membentuk training center yang dilengkapi dengan modul dan trainer yang telah memiliki standar khusus.

Setelah itu baru lembaga pembiayaan masuk, CSR atau PKBL BUMN, dikumpulkan menjadi satu. Sampai sekarang hal ini belum pernah dijalankan. Jika hal itu telah tersedia, maka sistem penumbuhan wirausaha baru bisa berjalan dengan baik. | beritadaerah.com