Pemerintah Aceh Beri Kemudahan Birokrasi untuk Investor

GUBERNUR Aceh Zaini Abdullah menegaskan, Pemerintah Aceh saat ini terus melakukan perbaikan infrastruktur sebagai upaya menunjang kelancaran investasi dan pengembangan usaha lewat layanan perizinan melalui satu pintu serta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2014 sebagai landasan hukum bagi pengembangan Kawasan Investasi di Aceh.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh dalam pembukaan Business Leader Forum (BLF) – Aceh Investment Promotion 2015, di Grand Ballroom, Sari Pan Pacific Hotel Jakarta, Kamis (21/5/2015) lalu.

“Kami akan mempermudah birokrasi perizinan dan menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi investasi saudara. Kalau ada kendala dan masalah langsung lapor pada saya, untuk saya ambil tindakan segera, agar pihak investor tidak dirugikan,” sebut Zaini di hadapan 150 CEO dan investor nasional.

Business Leader Forum Aceh_humas-acehZaini juga menyatakan, ada tiga sektor utama yang menjadi fokus pengembangan investasi di Aceh seperti agro industri, infrastruktur dan sektor pariwisata.

“Terbukti selama tiga tahun terakhir, realisasi investasi di Aceh terus meningkat. Kalau pada tahun 2013 realisasi investasi itu berkisar Rp5,09 triliun, maka tahun 2014 naik sebesar 22,31 persen atau sebesar Rp6,22 triliun,” terang pria yang akrab disapa Doto Zaini.

Selain itu, Zaini juga mengungkapkan, pada tahun lalu Aceh menduduki rangking ke-9 untuk wilayah Indonesia bagi pengembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Untuk tahun ini, menurut data BKPM, sampai Maret 2015, rangking investasi di Aceh menduduki urutan ke-7.

“Insya Allah rangking itu akan naik karena kami akan terus memberi kemudahan bagi masuknya investasi di Aceh,” pungkas Doto Zaini.