Izin untuk Pendirian Usaha Mikro dan Kecil Dihapus

AA Gede Ngurah Puspayoga / Foto liputan6.comMENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memutuskan menghapus proses perizinan untuk pendirian usaha mikro dan kecil. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) yang berlangsung Kamis (10/3/2016) lalu.

Adanya kebijakan ini nantinya akan mempercepat pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Indonesia. Dengan demikian, pelaku usaha yang akan mendirikan usaha mikro atau kecil cukup mendaftar saja sebelum memulai usaha.

Menteri Koperasi dan UMKM AA Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, terkait hal itu, pemerintah akan melakukan revisi atas Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang izin usaha mikro dan kecil.

“Rapat tadi mengenai Perpres Nomor 98 tahun 2014 yang isinya mengenai kewenangan Camat mengeluarkan izin usaha mikro kecil. Sekarang itu diubah, tidak perlu izin lagi, cukup didaftarkan. Daftar dan izin itu beda,” kata Puspayoga.

Menurut Puspayoga, langkah tersebut meniru kebijakan yang sudah terlebih dahulu ditempuh pemerintah kota Bandung.

“Seperti di Bandung yang 2 minggu lalu kita launching dengan Pak Ridwan Kamil,” ungkap Puspayoga.

Pemerintah juga tengah mengkaji mekanisme pendaftaran usaha mikro kecil ke depannya.

“Di Bandung, pendaftaran cukup pakai ponsel. Kita juga berharap bisa online. Kalau belum, sementara manual dulu,” tutur Puspayoga.

Sebelumnya, pemerintah juga akan mempermudah pendirian Perusahaan Terbatas (PT) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Dukungan kredit perbankan juga sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM. | Sakina Rakhma Diah Setiawan/ed